SAK ETAP “Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”

1.Standar Akuntansi Keuangan utk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan utk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

2a.Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2b. (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

3a.Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
3b.(a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dlm proses pengajuan pernyataan pendaftaran,
3c. pd otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

3d. (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusiautk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan
3e. atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

4. Entitas yg memiliki akuntabilitas publik signifikan dpt menggunakan SAK ETAP jk otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

5a.KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI DLM LAPORAN KEUANGAN, sbb:
5b.(a). Dapat Dipahami, b. Relevan, c. Materialitas, d. Keandalan, e. Substansi Mengungguli Bentuk
5c. (f). Pertimbangan Sehat, g. Kelengkapan, h. Dapat Dibandingkan, i. Tepat Waktu, j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

6a. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau
6b. laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteriasebagai berikut:
6c. (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
6d. (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yg digunakan entitas utk mengukur aset, kewajiban, penghasilan & beban dlm laporan keuangan.

8. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar

9a. PENGAKUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
9b.ASET > Aset diakui dlm neraca jk kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas &
9c. aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yg dpt diukur dgn andal.
9d. Aset tdk diakui dlm neraca jika pengeluaran telah terjadi & manfaat ekonominya dipandang tdk mungkin mengalir ke
9e. dlm entitas setelah periode pelaporan berjalan.
9f. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

10a.KEWAJIBAN > Kewajiban diakui dlm neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yg mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan utk
10b.menyelesaikan kewajiban masa kini & jumlah yg harus diselesaikan dpt diukur dgn andal.

11a. PENGHASILAN > Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dr pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui ddlm laporan laba rugi jk
11b. kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dgn peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi & dapat diukur scr andal.

12a.BEBAN > Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dlm laporan laba rugi jika penurunan
12b.manfaat ekonomi masa depan yang  berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

13a. LABA ATAU RUGI > Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan
13b. suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

14a. SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dgn
14b. mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil  dari penerapan “matching concept”.

15a. SALING HAPUS > Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban,
15b. kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

16.Kita masuk ke bab penyajian wajar dari laporan keuangan yg mematuhi persyaratan SAK ETAP dan pengertian laporan keuangan yg lengkap.

17a.Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan
17b.kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.

18a.Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang
18b.wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

19a.Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan
19b.secara penuh (explicit and unreserved statement)  atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

20.Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

21a.Pd saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yg menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas
21b.kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.

22.Utk frekuensi pelaporan >> Entitas menyajikan scr lengkap lap.keuangan (t’masuk informasi komparatif) minimum 1 thn sekali.

23a.Ktk akhir periode pelaporan entitas berubah & lap. keuangan tahunan tlah disajikan utk periode yg lbh panjang atau lebih pendek dr 1thn
23b.mk entitas mengungkapkan: (a) fakta tersebut; (b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lbh pendek; dan
23c.(c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, lap. perubahan ekuitas, laporan laba rugi & saldo laba, lap. arus kas,
23d.& cat. atas lap. keuangan yg terkait adalah tdk dpt seluruhnya diperbandingkan.

24.Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten

25a.Jk penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam lap. keuangan diubah,
25b.maka entitas hrs mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jk reklasifikasi tdk praktis.

26a..Informasi harus diungkapkan scr komparatif dgn periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh
26b.SAK ETAP (termasuk informasi dlm lap. keuangan dan catatan atas lap. keuangan).

27a.Laporan keuangan entitas meliputi: (a) neraca; (b) laporan laba rugi;
27b.(c) laporan prubahan ekuitas yg juga menunjukkan: (i) sluruh prubahan dlm ekuitas, atau
27c. (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yg timbul dari transaksi dgn pemilik dlm kapasitasnya sbg pemilik; (d) laporan arus kas; dan
27d.(e) catatan atas laporan keuangan yg berisi ringkasan kebijakan akuntansi yg signifikan & informasi penjelasan lainnya.

28.Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan.

29a.Dlm Bab 4 dlm ETAP mengatur informasi yg disajikan dlm neraca & bgmn penyajiannya, klasifikasi aset & kewajiban,
29b. aset lancar, kewajiban jangka pendek, urutan dan format pos dlm neraca, informasi disajikan di neraca atau catatan atas lap. keuangan

30.Dan pada Bab 5 “Lap. Laba Rugi” Laporan laba rugi memasukkan smua pos penghasilan & beban yg diakui dlm suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain.

31a.SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yg
31b.disajikan sbg penyesuaian t’hadap periode yg lalu &bukan sbg bagian dr laba atau rugi dlm periode terjadinya perubahan

31c.Entitas menyajikan suatu analisis beban dlm suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dlm entitas, mana yg memberikan informasi yg lebih andal &relevan

31d. Ada beberapa metode dlm menganalisa beban, antara lain : Analisis Menggunakan Sifat Beban, Analisis Menggunakan Fungsi Beban

32. Masuk ke Bab 6 yah ttg LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA

33a.Tujuan Lao. Perubahan Ekuitas > menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban
33b.yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.

34a.Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas, sbb : (a) laba atau rugi untuk periode;
34b. (b) pendapatan & beban yg diakui langsung dalam ekuitas; (c) utk stiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan
34c. koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
34d.(d) utk stiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jmlh t’catat awal & akhir periode
34e. diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal laba rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam
ekuitas;
34f. jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

35.Tujuan LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA > menyajikan laba atau rugi entitas & perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan.

36a.Informasi yang Disajikan di Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba > (a) saldo laba pada awal periode pelaporan;
36b. (b) dividen yg diumumkan & dibayarkan atau terutang slama periode;(c) penyajian kembali saldo laba stelah koreksi kesalahan periode lalu;
36c. (d) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan (e) saldo laba pada akhir periode pelaporan.

37. Pada Bab7 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya.

38. Setara kas a/ investasi jk. pendek & sgt likuid yg dimiliki utk memenuhi komitmen kas jk. pendek, bukan utk tujuan investasi atau lainnya.

39a.INFORMASI YG DISAJIKAN DLM LAPORAN ARUS KAS > yg melaporkan arus kas utk suatu periode & mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi,
39b.aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

40.Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas.

41a.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dgn sumber daya yg bertujuan
41b.utk menghasilkan pendapatan & arus kas masa depan.

42.Aktivitas Pendanaan, bbrp contoh arus kas yg brasal dari aktivitas pendanaan a/: penerimaan kas dr penerbitan saham/efek ekuitas
lain;

43a.PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN > Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto &
43b.pengeluaran kas bruto yg berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

44.BUNGA DAN DIVIDEN >> Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga & dividen yg diterima & dibayarkan.

45.Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yg diterima sbg arus kas operasi krn termasuk laba atau rugi.

46a.PAJAK PENGHASILAN > Entitas mengungkapkan scr terpisah arus kas yg berkaitan dgn pajak penghasilan &
46b. mengklasifikasikannya sbg arus kas aktivitas operasi

47.TRANSAKSI NONKAS > menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dlm neraca.

48a.PENGUNGKAPAN LAIN > Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen,
48b.jumlah kas dan setara kas yang signifikan yg dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas.

49. Bab 8 ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yg disajikan dlm catatan atas laporan keuangan & bgmn penyajiannya.

50a.Catatan atas laporan keuangan harus: (a) menyajikan informasi ttg dasar penyusunan lap. keuangan & kebijakan akuntansi tertentu
50b. (b) mengungkapkan informasi yg disyaratkan dlm SAK ETAP tetapi tdk disajikan dalam laporan keuangan; dan
50c. (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dlm lap. keuangan, tetapi relevan utk memahami lap. keuangan.

51a. Scr normal urutan penyajian catatan atas lap. keuangan adalah sbb:
51b. (a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dgn SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);
51c. (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);
51d.(c) informasi yg mendukung pos2 lap. keuangan, sesuai dgn urutan penyajian stiap komponen lap. keuangan & urutan penyajian pos2 tersebut.
51e. (d) pengungkapan lain.

52a. BAB 9 KEBIJAKAN & ESTIMASI AKUNTANSI & KESALAHAN
52. Bab ini memberikan panduan utk memilih & menerapkan kebijakan akuntansi yg digunakan dlm menyusun lap. keuangan.

53a.Yg dibahas dlm bab ini sbb: Pemilihan & Penerapan Kebijakan Akuntansi, Konsistensi Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
53b.Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Koreksi Kesalahan Periode Lalu

54a.Kebijakan akuntansi a/ prinsip, dasar, konvensi, aturan & praktik tertentu yg diterapkan oleh suatu entitas dlm
54b.menyusun & menyajikan lap.keuangannya.

55a.Jk SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP.
55b.Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dlm  SAK ETAP jika dampaknya tidak material.

56a.Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus
56b. menggunakan pertimbangannya (judgement)  utk mengembangkan & menerapkan suatu kebijakan akuntansi yg menghasilkan informasi

57a.Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:
57b. (a) disyaratkan berubah sesuai SAK ETAP; atau (b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan
57c. lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas.

58a.Perubahan Estimasi AKuntansi >Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban,
58b. atau jumlah konsumsi periodik suatu aset, yang berasal dari pengujian status sekarang dari,
58c. dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang yang terkait dengan, aset dan kewajiban.

59a. Kesalahan periode lalu a/ kelalaian & kesalahan pencatatan dlm lap. keuangan entitas utk satu atau lbh periode lalu yg
59b. muncul dari kegagalan utk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal

60. Selanjutnya masuk Bab. 10 “INVESTASI PADA EFEK TERTENTU”

61a. Bab 10 ini mengatur penerapan akuntansi nilai wajar utk efek utang & efek ekuitas baik yg dimaksudkan oleh pemiliknya utk
61b. diperdagangkan,  efek utang yg dimaksudkan utk dimiliki hingga jatuh waktu maupun tdk utk keduanya.

62a. Entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini:
62b. (a) dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity); (b) diperdagangkan (trading); (c) tersedia untuk dijual (available for sale).

63. Utk ke-3 kelompok efek tsb, dividen & pendapatan bunga, t’masuk amortisasi premi & diskonto yg timbul saat perolehan, diakui sbg penghasilan.

64.Pemindahan efek antarkelompok dicatat sebesar nilai wajarnya.

65.Masuk Bab. 11, Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan.

66a.Pengukurannya >> Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yg lebih rendah antara
66b.biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya utk menyelesaikan & menjual.

67a.Biaya Persediaan >> mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yg
67b.terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

68a.Biaya Pembelian >> meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yg kemudian dapat direstitusi kpd otoritas pajak),
68b.biaya pengangkutan, biaya penanganan, & biaya lainnya yg secara langsung dapat diatribusikan

69.Entitas dapat melakukan pembelian persediaan dalam beberapa termin penyelesaian tangguhan.

70.Biaya Konversi >> biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung.

71.Alokasi Biaya Overhead Tetap >> Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pd kapasitas fasilitas produksi normal.

72.Produk Bersama & Produk Sampingan >> Suatu proses produksi dapat menghasilkan lebih dari satu produk secara simultan.

73a.Biaya Lain yang Termasuk dalam Persediaan >> Entitas harus memasukkan biaya-biaya lain ke dlm biaya persediaan hanya sepanjang biaya
73b.tersebut terjadi utk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

74a.Biaya yg Tdk T’masuk dlm P’sediaan >> biaya bahan tdk terpakai, biaya penyimpanan, biaya overhead administratif yg tdk berkontribusi utk
74b.membuat persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang, biaya penjualan.

75.Biaya Persediaan Pemberi Jasa >> Spanjang pemberi jasa mmiliki p’sediaan, mk pemberi jasa mengukur persediaan t’sebut pd biaya produksinya.

76a.Teknik Pengukuran Biaya >> seperti metode biaya standar atau metode eceran, dpt digunakan utk
76b.mengukur biaya persediaan jika hasilnya dpt memperkirakan biaya.

77.Selanjutnya masuk Bab. 12 “INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS ANAK”

78.Bab ini tidak mengatur: (a) investasi pada joint venture; (b) hak paten, merek dagang, dan aset yang serupa; (c) sewa pembiayaan.

79a.Entitas Asosiasi >> suatu entitas, termasuk entitas bukan Perseroan Terbatas seperti persekutuan, dimana investor mempunyai
79b.pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture.

80.Investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya

81a.Pengaruh Signifikan >> Pengaruh signifikan adalah kekuasaan utk berpartisipasi dlm keputusan kebijakan keuangan dan
81b.operasional stratejik atas suatu entitas,  tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

82.Entitas anak >> suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk.

83.Investor harus mencatat investasi pada enitas anak dgn menggunakan metode ekuitas (equity method).

84.Entitas anak tidak dikonsolidasikan dlm lap. keuangan investor (sbg entitas induk).

85. Hari ini kita masuk ke Bab. 13 “Investasi Pada Joint Venture”

86a. Joint venture adalah perjanjian kontraktual dimana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yg menjadi
86b. subyek dari pengendalian bersama.

87. Joint venture dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas.

88a.Pengendalian bersama adalah kesepakatan kontraktual berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya jk keputusan
88b.strategis keuangan dan operasi terkait dgn aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan pihak2 yg berbagi pengendalian (venturer).

89.Pengukuran>> Venturer hrs mengukur investasi pd pengendalian b’sama entitas pd biaya perolehan dkurangi akumulasi krugian penurunan nilai

90a.Pengungkapan >> Investor pd suatu joint venture hrs mengungkapkan: (a) kebijakan akuntansi yg digunakan utk pengakuan bagian partisipasinya
90b.dalam pengendalian bersama entitas. (b) jumlah tercatat investasi pada pengendalian bersama entitas.
90c.(c) jml agregat komitmennya t’kait dgn joint venture, t’masuk bagiannya dlm komitmen modal yg tlah t’jadi scr bersama-sama
90d. dgn venturer lainnya,  sbgmana bagiannya atas komitmen modal joint venture.

100.Selanjutnya Bab. 14 “Properti Investasi”

101.Bab ini diterapkan utkakuntansi utkinvestasi pada tanah dan bangunan yg memenuhi definisi propert investasi

102a.Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya)
102b.yg dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) utkmenghasilkan sewa atau utk kenaikan nilai atau kedua-duanya.

103. Berikutnya Bab. 15 >> Aset Tetap

104a.Aset tetap adalah aset berwujud yg: (a) dimiliki utk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,
104b.utk disewakan ke pihak lain, atau utktujuan administratif; dan (b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

105.Aset tdk berwujud tdk termasuk hak atas mineral & cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam & sumberdaya yg tdk dpt diperbarui lainnya.

106.Tanah & bangunan a/ aset yg dpt dipisahkan dan harus dicatat scr terpisah, meskipun tanah & bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

107.Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

108.Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada tanggal pengakuan.

109a.Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pd biaya perolehan dikurang
109b.akumulasi penyusutan & akumulasi kerugian penurunan nilai.

110a.Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset
110b.berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.

111.Penyusutan >> Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya tersebut merupakan
bagian biaya perolehan suatu aset.
112.Jmlh & Periode Penyusutan >> Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yg dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.

113. Metode Penyusutan>>Suatu entitas hrs memilih mtode penyusutan yg menc’minkan ekspektasi dlm pola penggunaan manfaat ekonomi masa dpn aset.

114.Hari ini kita masuk Bab 17 yaitu SEWA
115a.Bab ini mencakup akuntansi untuk semua sewa, kecuali :
115b.(a)Sewa untuk mengekplorasi atau menggunakan mineral, minyak bumi, gas alam dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya;
115c. (b) Perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis),
115d.hak paten, dan hak cipta (lihat Bab 16 Aset Tidak Berwujud);

116.Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset.

117.Kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya.

118a.Lessee mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa; (b) Penyusutan aset sewaan yang dibebankan
118b.dalam periode berjalan; (c) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa; (d) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta
118c. amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewabalik; (e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.

119.Nah masuk Bab 18 “Kewajiban Diestimasi & Kontinjensi”

120a.Bab ini diterapkan utk semua kewajiban diestimasi (kewajiban yg waktu atau jumlahnya blm pasti), kewajiban kontijensi & aset kontijensi,
120b.kecuali kewajiban estimasi yang diatur dalam Bab lain, yaitu: (a) Sewa (Bab 17 Sewa); (b) Kontrak konstruksi (Bab 20 Pendapatan);
120c.(c) Kewajiban imbalan kerja (Bab 23 Imbalan Kerja); (d) Kewajiban pajak penghasilan (Bab 24 Pajak Penghasilan).

121a.Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika: (a) entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan
121b.(b) kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin)  terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada
121c.saat penyelesaian; dan (c) jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal.

122.Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.

123.Entitas membebankan kewajiban diestimasi hanya untuk pengeluaran atas kewajiban diestimasi yang telah diakui pada awalnya.

124a.Selanjutnya masuk Bab. 19 >> Bab ini mengatur akuntansi ekuitas untuk: (a) Entitas Perorangan; (b) Persekutuan Perdata; (c) Firma;
124b.(d) Commanditaire Vennootschap (CV); (e) Perseroan Terbatas; (f) Koperasi.

125a.Ekuitas sbg bagian hak pemilik dlm entitas hrs dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai
125b. sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dgn peraturan perundangan  & akta pendirian yg berlaku

126a.Bentuk hukum entitas dan ekuitas terkait dengan bab ini adalah sebagai berikut: Entitas Perorangan, Persekutuan Perdata,
126b.Firma, Commandtaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas, Koperasi

127.Beberapa klasifikasi instrumen keuangan, adalah kewajiban & ekuitas.

128.Instrumen keuangan yang tergolong bukan kelompok kewajiban dikelompokkan di bawah judul Ekuitas.

129a.Akun Tambahan Modal Disetor terdiri dr b’bagai mcm unsur penambah modal, sepertii agio saham, tambahan modal dri perolehan kembali saham dgn
129b.harga yg lebih rendah dari jumlah yg diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yg diperoleh kembali dgn
129c.harga di atas jumlah yg dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya.

130a.Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: (a) Jumlah uang yg diterima ; (b) Setoran saham dlm btk uang, seusai transaksi yg nyata.
130b.(c) Besarnya tagihan yg timbul atau utang yg dikonversi menjd modal (d). Setoran dlm dividen saham dilakukan dgn harga saham wajar yg disepakati
130c.RUPS utk saham yg tdk ada harga pasarnya; (e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; (f). (f) Setoran saham dlm bentuk barang (inbreng)

131.Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba.

132.Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai Modal Disetor sebesar nilai nominal.

133a.Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang
133b.berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.

134a. Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldolaba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah,meliputi:
134b. (a) perubahan selama periode pelaporan; (b) batasan distribusi.

135.Kita masuk SAK ETAP Bab 20 yah hari ini ttg Pendapatan

136a.Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yg muncul sbg akibat dari transaksi atau kejadian berikut:
136b.(a) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
136c. (b) Pemberian jasa; (c) Kontrak konstruksi; (d) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.

137a.Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain berikut ini diatur
137b.dlm Bab lain: (a) perjanjian sewa (lihat Bab 17 Sewa); (b) dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan
137c.metode ekuitas (lihat Bab 12 Investasi pd Entitas Asosiasi dan Entitas Anak); (c) perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu,
137d.atau pelepasannya (lihat Bab 10 Investasi Pada Efek Tertentu).

138.Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.

139.Entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto.

140.Entitas tdk dpt mengakui pendapatan jk barang atau jasa ditukar atau diganti oleh barang atau jasa yg sejenis & bernilai sama.

141.Entitas tdk boleh mengakui pendapatan jika entitas mempertahankan risiko kepemilikan yg signifikan.

142.Jk hasil transaksi melibatkan penyediaan jasa tdk dpt diestimasikan secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan hanya sampai dengan beban yang dapat diperoleh kembali.

143.Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yg menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan

144a.Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: (a) bunga harus diakui secara akrual; (b) royalti harus diakui dgn menggunakan
144b.dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan (c) dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk
144c.menerima pembayaran telah terjadi.

145a.Selanjutnya Bab 21. Biaya Pinjaman
145b.Bab ini mengatur akuntansi utk biaya pinjaman. Biaya pinjaman a/bunga & biaya lainnya yg timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas.

146a.Biaya pinjaman mencakup: (a) bunga utk cerukan bank dan pinjaman jk. pendek & jk. panjang; (b) amortisasi diskonto atau
146b.premium yang terkait dengan pinjaman; (c) amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman;
146c.(d) beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan Bab 17 Sewa; (e) perbedaan nilai tukar yang timbul dari
146d.pinjaman dalam mata uang asing dimana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.

147.Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sbg beban pada laporan laba rugi di periode terjadinya.

148.Entitas harus mengungkapkan besarnya biaya pinjaman.

149a. Lanjut Bab 22.”PENURUNAN NILAI ASET”
149b. Bab ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai semua aset, kecuali aset yang muncul dari imbalan kerja

150a. Kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali.
150b. Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

151a.Penurunan nilai ditentukan dgn memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha,
151b. kondisi keuangan dgn penekanan pd arus kas,kemampuan membayar debitor, dan agunan yang dikuasai.

152. Pada Persediaan, entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan turun nilainya.

153a. Entitas harus membuat penilaian dgn membandingkan jumlah tercatat setiap jenis persediaan
153b. (atau kelompok persediaan yang sama, lihat paragraf 22.5) dgn harga jual dikurangi biaya utk menyelesaikan dan menjual.

154a.Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar aset tunggal, maka entitas harus mengukur
154b.nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk kelompok aset.

155. Entitas harus mengakui segera kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi.

156a. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan diturunkan nilainya, entitas harus memperhitungkan
156b.setidaknya indikasi-indikasi berikut: sumber informasi eksternal & sumber informasi internal

157.Imbalan kerja a/ smua btk imbalan yg diberikan oleh entitas sbg p’tukaran atas jasa yg diberikan o/ pekerja, t’masuk direktur & manajemen.

158a.Bab ini diterapkan utk empat jenis imbalan kerja: (a) Imbalan kerja jangka pendek, (b) Imbalan pascakerja,
158b.(c) Imbalan kerja jangka panjang, (d) Pesangon pemutusan kerja

159a.Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yg menjd hak pekerja akibat dari jasa yg diberikan kpd entitas selama
159b.periode pelaporan: (a) sebagai kewajiban & sebagai beban

160a.Imbalan kerja jangka pendek mencakup: (a) upah, gaji, dan iuran jaminan sosial; (b) cuti-berimbalan jangka pendek;
160b.(c) bagi laba dan bonus; (d) imbalan nonmoneter

161. Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai yang diakui

162.Entitas mungkin mengkompensasi pekerja atas cuti utk berbagai alasan termasuk cuti tahunan cuti sakit.

163.Entitas harus mengakui biaya cuti berimbalan (yang tidak dapat diakumulasi) pada saat terjadinya cuti.

164.Imbalan pascakerja termasuk misalnya: (a) tunjangan pensiun, dan (b) imbalan pascakerja lain.

165.Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti,

166.Entitas mungkin membayar premi asuransi untuk program imbalan pascakerja.
167.Entitas hrs mengakui iuran yg terutang utk periode berjalan: (a) sbg kewajiban & (b) sbg beban,

168.Entitas harus mengukur kewajiban imbalan pasti pd nilai kini yang terdiskonto.

169a.SAK ETAP tidak mensyaratkan entitas utk menggunakan aktuaris independen utk melakukan penilaian
169b.aktuarial komprehensif yg diperlukan untuk menghitung kewajiban imbalan pasti.

170.Entitas disyaratkan untuk mengakui seluruh keuntungan & kerugian aktuarial pd periode terjadinya.

171.Dlm lap. laba rugi, beban yg terkait dgn program imbalan pasti dpt disajikan secara neto setelah jumlah pengakuan penggantian.

172.Entitas harus mengakui pesangon pemutusan kerja sbg kewajiban & beban hanya ketika entitas mampu menunjukkan komitmen

173.Entitas hrs mengukur pesangon pemutusan kerja pd estimasi t’baik pembayaran yg akan dbutuhkan utk menyelesaikan kewajiban pd tgl p laporan.

174.Ketika terdapat ketidakpastian ttg jumlah pekerja yg akan menerima tawaran pesangon pemutusan kerja, maka timbul kewajiban kontinjensi.

175.Masuk ke Bab.24 Pajak Penghasilan, Bab ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan.

176.Untuk tujuan ini, pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak.

177.Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan & periode sebelumnya yg belum dibayar.

178.Entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen2 utama beban pajak penghasilan.

179a. Di Bab. 25 Mata Uang Pelaporan, Bab ini diterapkan utk semua entitas yg akan atau telah menggunakan mata uang
179b.selain rupiah sbg mata uang pelaporan.

180.Mata uang fungsional a/ mata uang utama dlm arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yg dicerminkan dlm kegiatan operasi entitas.

181.Mata uang pelaporan adalah mata uang yg digunakan dlm menyajikan laporan keuangan.

182.Mata uang pencatatan adalah mata uang yg digunakan oleh entitas utk membukukan transaksi.

183.Entitas dpt menggunakan mata uang slain rupiah sbg mata uang plaporan hanya jk mata uang t’sebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.

184. Mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan

185a.Suatu mata uang merupakan mata uang fungsional jika memenuhi indikator berikut ini secara menyeluruh:
185b.(a) indikator arus kas, (b) indikator harga jual, (c) indikator biaya

186.Faktor-faktor utama yg dpt memengaruhi penentuan mata uang fungsional perlu ditentukan agar entitas mempunyai tolok ukur yg konsisten

187.Entitas diharuskan utk mengubah mata uang pencatatan & pelaporan ke rupiah, jk mata uang fungsional berubah dr bukan rupiah ke rupiah.

188.Kputusan entitas utk mengubah mata uang pelaporan hanya dpt dlakukan jk tlah t’jadi p’ubahan substansi ekonomi dr mata uang fungsional.

189.Bab. 26 Transaksi Dlm Mata Uanag Asing, Bab ini diterapkan dlm akuntansi utk transaksi dlm mata uang asing.

190.Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang\ didenominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing

191a.Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs pd lap. laba rugi periode terjadinya yg timbul dari
192b.penyelesaian transaksi moneter atau penjabaran transaksi moneter pada kurs yang berbeda dengan
192c. kurs penjabaran pD pengakuan awal selama periode berjalan atau pd laporan keuangan sebelumnya.

193a.Entitas harus mengungkapkan: (a) mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan;
193b.(b) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi.

176.BAB 27 PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN

177.Bab ini mendefinisikan peristiwa stlh akhir tgl pelaporan & menentukan prinsip2 pengakuan, pengukuran, & pengungkapan peristiwa tsb.

178a.Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan,
178b.yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.

179a.Dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu: (a) Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang
179b.telah terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian),
179c.(b) Peristiwa yg mengindikasikan timbulnya suatu kondisi stlh akhir periode pelaporan (peristiwa stlh
179d.akhir periode pelaporan yg tdk memerlukan penyesuaian).

180a.Entitas hrs membuat penyesuaian jmlh yg diakui dlm lap. keuangan, t’masuk pengungkapan yg terkait,
180b.utk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yg memerlukan penyesuaian.

181.Entitas tdk boleh menyesuaikan jmlh yg diakui dlm lap. Keu. atas peristiwa stelah akhir periode pelaporan yg tdk memerlukan penyesuaian.

182a.Jika entitas mengumumkan dividen kpd pemegang saham setelah akhir periode pelaporan,
182b.maka entitas tdk boleh mengakui dividen tersebut sbg kewajiban pd akhir periode pelaporan.

183.Entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian lap. keuangan.

184a.Entitas hrs mengungkapkan utk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yg tdk memerlukan penyesuaian sbb:
184b.(a) sifat dari peristiwa; (b) estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tdk dpt dilakukan.

185.Masuk Bab 28. Pengungkapan Pihak2 Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

186a.Bab ini mensyaratkan entitas utk memberikan pengungkapan yg diperlukan dlm lap. keuangannya utk memberi perhatian pd
186b.kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihakpihak yg mempunyai
186c.hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dgn pihak2 tsb.

187a.Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
187b.entitas harus menilai dari substansi hubungan dan bukan sematamata dari bentuk hukum.

188a.Dalam halk pengungkapan, ada >> pengungkapan hubungan, pengungkapan kompensasi
188b.personel manajemen kunci, pengungkapan transaksi pihak yg mempunyai hubungan istimewa

189.Hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan.

190a.Personel manajemen kunci adalah orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan dan
190b.mengendalikan aktivitas entitas secara langsung atau tidak langsung, termasuk direksi.

191a.Transaksi pihak yg mempunyai hubungan istimewa a/ pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak2 yg mempunyai
191b.hub. istimewa, terlepas dri harga yg dibebankan

192a.Entitas dpt mengungkapkan hal2 yang serupa secara agregat, kecuali diperlukan pengungkapan terpisah untuk pemahaman
192b.dampak transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam laporan keuangan.

193.Kita masuk Bab 29 ttg Ketentuan Transisi

194.Entitas menerapkan SAK ETAP scr retrospektif, namun jk tdk praktis, maka entitas diperkenankan utk menerapkan SAK ETAP secara prospektif.

195a.Entitas yang menerapkan secara prospektif & sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:
195b.(a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP;
195c. (b) tdk mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tdk mengijinkan pengakuan tersebut;
195d. (c) mereklasifikasikan pos2 yg diakui sbg suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya,
195e. tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
195f. (d) menerapkan SAK ETAP dlm pengukuran seluruh aset & kewajiban yang diakui.

196a.Kebijakan akuntansi yg digunakan oleh entitas pd saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari
196b.yg digunakan utk tanggal yg sama dgn menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya.

197a.Entitas yg menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tdk memenuhi persyaratan entitas yg boleh menggunakan SAK ETAP,
197b.maka entitas tersebut tdk diperkenankan utk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

198a.Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non- ETAP dlm menyusun laporan keuangannya & kemudian memenuhi persyaratan entitas yg dpt
198b.menggunakan SAK ETAP, mk entitas t’sebut dpt menggunakan SAK ETAP ini dlm menyusun lap. keuangan.

ISAK 13 “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri”

1a.ISAK 13: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri. Exposure Draft ISAK 13: Lindung Nilai Investasi Neto dalam…
1b…Kegiatan Usaha Luar Negeri merupakan adopsi dari IFRIC 16 Hedges of Net Investment in a Foreign Operation.

2a.ISAK 13: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegia tan Usaha Luar Negeri yang merupakan adopsi dari…
2b…IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation bertujuan untuk:

3a.→memberikan panduan dalam mengidentifi kasi risiko mata uang asing yang memenuhi syarat sebagai…
3b…suatu risiko lindung nilai dalam lindung nilai investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri.

4. →memberikan panduan dimana dalam suatu kelompok, instrumen lindung nilai atas investasi neto dalam…
4b…usaha luar negeri yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dapat dilaksanakan.

5a.→ memberikan panduan bagaimana entitas harus menentukan jumlah yang akan direklasifi kasi dari ekuitas ke laba atau rugi…
5b…terhadap instrumen lindung nilai maupun untuk pos yang dilindung nilai pada saat pelepasan kegiatan usaha luar negeri.

6.ISAK 13 ini merupakan Interpretasi PSAK 25 (2009), PSAK 10 (2009), PSAK 55 (2006)

7a.ISAK 13 ini dilatar belakangi banyaknya entitas pelapor memiliki investasi di dalam…
7b…kegiatan usaha luar negeri (seperti dijelaskan dalam PSAK 10 (2009)

8.Beberapa kegiatan usaha luar negeri dapat merupakan entitas anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama atau cabang.

9a.PSAK 10 (2009) mensyaratkan entitas untuk menentukan mata uang fungsional dari setiap kegiatan usaha luar negerinya sebagai…
9b…mata uang pada lingkungan ekonomi utama pada kegiatan usaha tersebut.

10a.PSAK 55 (revisi 2006) mensyaratkan penetapan dari suatu pos lindung nilai yang memenuhi syarat dan…
10b…instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dalam suatu hubungan lindung nilai.

11.Entitas dengan banyak kegiatan usaha luar negeri mungkin memiliki eksposur sebagai akibat dari jumlah risiko mata uang asing.

12a.PSAK 55 (2006) mengijinkan entitas untuk menetapkan suatu instrumen keuangan derivatif atau nonderivatif…
12b…(atau kombinasi dari instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif) sebagai instrumen lindung nilai atas risiko mata uang asing.

13a.Interpretasi ini diterapkan t’hadap entitas yg melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yg timbul dari investasi netonya di
13b…dalam kegiatan usaha luar negeri dan berharap dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK 55 (2006).

14a.Untuk memudahkan, interpretasi ini mengacu pada suatu entitas sebagai entitas induk dan laporan keuangan dimana…
14b…aset neto dari kegiatan usaha luar negeri dimasukkan sebagai laporan keuangan konsolidasian.

15a.Interpretasi ini diterapkan hanya untuk lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri,…
15b…tidak diterapkan secara analogi terhadap akuntansi lindung nilai lainnya.

ISAK 12 “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”

1a.Dengan diadopsinya IAS 31: Interests in Joint Ventures menjadi PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama maka…
1b…IFRIC dan SIC yang terkait perlu untuk diadopsi untuk melengkapai adopsi IAS 31.

2a.Untuk itu, DSAK memandang perlu utk mengadopsi SIC 13: Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturer menjd…
2b…ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter Oleh Venturer.

3.ISAK 12 merupakan Interpretasi  → PSAK 25, PSAK 16, PSAK 12, PSAK 1.

4a.Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas,…
4b…persekutuan atau entitas lainnya yang mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi”.

5a.Venturer mengakui dalam laporan laba rugi pada periode dimana porsi keuntungan atau kerugian dapat…
5b…diatribusikan pada bagian partisipasi ekuitas venturer lain.

6a.Permasalahan yang akan timbul adalah:…
6b…(a) kapan porsi yang sesuai dari keuntungan atau kerugian akibat dari kontribusi aset nonmoneter ke PBE dlm…
6c…pertukaran dgn bagian partisipasi ekuitas PBE diakui oleh venturer dlm laporan laba rugi;…
6d…(b) bagaimana imbalan tambahan dicatat oleh venturer; dan…
6e…(c) bagaimana keuntungan atau kerugian blm direalisasi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian venturer.

7a.Interpretasi ini berkaitan dengan akuntansi venturer untuk kontribusi nonmoneter ke PBE dalam pertukaran dengan…
7b…bagian partisipasi ekuitas PBE yang dicatat baik dengan metode ekuitas atau konsolidasi proporsional.

ISAK 11 “Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik”

1a.Dgn diadopsinya IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations menjadi
1b.PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang tersedia untuk dijual dan Operasi  yang Dihentikan
1c.maka IFRIC dan SIC yang terkait perlu utk diadopsi utk melengkapi adopsi IFRS 5.

2a.Untuk itu, DSAK memandang perlu untuk mengadopsi IFRIC 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners menjadi
2b.ISAK 11: Distribusi Aset Non Kas Kepada Pemilik.

3.ISAK 11 merupakan Interpretasi PSAK 22, PSAK 58, PSAK 50

4.Entitas harus menerapkan Interpretasi ini secara prospektif untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

5.Penerapan retrospektif tidak diijinkan.

6a.Jika entitas menerapkan Interpretasi ini diterapkan sebelum 1 Januari 2011, maka entitas harus mengungkapkan
6b.fakta tersebut dan juga harus menerapkan PSAK 58

7a.Terkadang entitas mendistribusikan aset selain kas (aset non kas) sebagai dividen kepada pemilik* yang bertindak dalam
7b.kapasitasnya sebagai pemilik.

8a.Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak memberikan panduan bagaimana entitas harus mengukur
8b.distribusi kepada pemilik (umumnya sebagai dividen).

9a.Interpretasi ini diterapkan untuk distribusi searah (nonreciprocal) aset oleh entitas kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik:
9b.distribusi aset nonkas, distribusi yang memberikan pilihan kepada pemilik untuk menerima aset nonkas atau alternatif kas.

10.Interpretasi ini hanya diterapkan untuk distribusi dimana semua pemilik pada kelompok instrumen ekuitas yang sama diperlakukan sama.

11.Interpretasi ini tidak diterapkan untuk distribusi aset nonkas yang dikendalikan oleh pihak yang sama sebelum dan sesudah distribusi.

12.Interpretasi ini tidak berlaku ketika aset nonkas dikendalikan oleh pihak yang sama baik sebelum dan sesudah distribusi

13a.Interpretasi ini tidak diterapkan ketika entitas mendistribusikan sebagian dari kepemilikannya pada entitas anak namun
13b.mempertahankan pengendalian atas entitas anak.

14.Interpretasi ini hanya mengatur akuntansi oleh entitas yang melakukan distribusi aset nonkas.

15a.Interpretasi ini membahas hal-hal berikut: (a) Kapan entitas harus mengakui utang dividen? (b) Bagaimana entitas mengukur utang dividen?
15b.(c) Ketika entitas menyelesaikan utang dividen, bagaimana entitas mencatat perbedaan antara nilai tercatat aset yang
15c.didistribusikan dan nilai tercatat utang dividen?

ISAK 10 “Program Loyalitas Pelanggan”

1. Dgn diadopsinya IAS 18: Revenue menjadi PSAK 23: Pendapatan maka IFRIC & SIC yg terkait perlu utk diadopsi utk melengkapai adopsi IAS 18.

2.Untuk itu, DSAK memandang perlu untuk mengdopsi IFRIC 13: Customer Loyalty Programmes menjadi ED ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.

3.ISAK 10 merupakan interpretasi dari PSAK 25, PSAK 23 & PSAK 57

4.Entitas harus menerapkan Interpretasi ini untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

5.Perubahan dalam kebijakan akuntansi harus dicatat sesuai PSAK 25

6.Panduan Aplikasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari ISAK 10.

7a.Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan utk membeli barang atau jasa mereka.
7b.Jika pelanggan membeli barang atau jasa, entitas akan memberikan penghargaan kredit kepada pelanggan (seringkali disebut sebagai “poin”).

8a.Interpretasi ini berlaku untuk penghargaan kredit loyalitas pelanggan yang diberikan oleh:
8b.a) entitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggannya sbg bagian dari transaksi penjualan, yaitu penjualan barang,
8c.pemberian jasa atau penggunaan aset entitas oleh pelanggan, b) tergantung pemenuhan atas setiap kondisi lebih lanjut yg dipersyaratkan,
8d.pelanggan dapat menukar barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga dimasa yang akan datang.

9a.Interpretasi ini membahas beberapa hal, yaitu: (a) apakah kewajiban entitas untuk memberikan barang atau jasa secara gratis atau dgn
9b.potongan harga (“penghargaan”) pada masa depan harus diakui dan diukur (b) jika imbalan dialokasikan untuk penghargaan kredit

10a.Entitas harus menerapkan PSAK 23 dan mencatat penghargaan kredit sebagai komponen yang diidentifikasikan secara
10b.terpisah atas transaksi penjualan pada saat diberikan (saat “penjualan awal”).

11a.Imbalan yang dialokasikan terhadap penghargaan kredit harus diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya,
11b.yaitu jumlah penghargaan kredit jika dijual secara terpisah.

12a.Jk entitas sendiri yg memberikan penghargaan tsb, maka entitas hrs mengakui imbalan yg dialokasikan terhadap penghargaan kredit sbg
12b.pendapatan pd saat penghargaan kredit ditukar dan entitas telah memenuhi kewajiban pemberian penghargaan.

13a.Jika pihak ketiga yang memberikan penghargaan, entitas hrs menetapkan apakah entitas mengakumulasi imbalan yg dialokasikan terhadap
13b.penghargaan kredit utk kepentingan sendiri (yakni sebagai prinsipal dalam transaksi tersebut) atau untuk
13c.kepentingan pihak ketiga (yakni sebagai agen untuk pihak ketiga).

14a.Jika pada suatu saat, biaya yang tidak dapat dihindari utk memenuhi kewajiban dalam memberikan penghargaan diperkirakan akan
14b.melebihi imbalan yang  diterima dan yg dpt ditagihkan (yakni imbalan yang dialokasikan terhadap penghargaan kredit pada penjualan awal,
14c.belum diakui sebagai pendapatan dan juga setiap imbalan selanjutnya yang dapat diterima ketika pelanggan menukar
14d.penghargaan kredit), maka entitas mempunyai kontrak yang memberatkan.

ISAK 9 ” Perubahan atas Liabilitas AktivitasPurnaoperasi, Restorasi & Liabilitas Serupa”

1.ISAK 9 merupakan Interpretasi dari PSAK 1, PSAK 25, PSAK 16, PSAK 26, PSAK 48 dan PSAK 57. #PSAK

2.Banyak entitas mempunyai kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan restorasi aset tetap. #PSAK

3a.Dalam interpretasi ini, kewajiban tersebut diartikan sebagai “aktivitas purna-operasi (decommissioning),…#PSAK
3b….restorasi dan kewajiban yang serupa”. #PSAK

4.Entitas harus menerapkan Interpretasi ini untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. #PSAK

5a.Interpretasi ini diterapkan t’hadap setiap perubahan pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yaitu:
5b…(a) diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap sesuai PSAK 16; dan (b) diakui sebagai kewajiban sesuai PSAK 57. #PSAK
5c…Misalnya, aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa dapat terjadi karena purna-operasi pabrik,…
5d…rehabilitasi kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif, atau pemindahan peralatan. #PSAK

6a.Interpretasi ini membahas bagaimana dampak dari peristiwa berikut ini, yang mengubah pengukuran aktivitas purna-operasi,
6b…restorasi atau kewajiban yang serupa yang seharusnya dicatat sebagai:
6c…(a) perubahan estimasi arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis (misalnya, arus kas) yang
6d…disyaratkan untuk melunasi kewajiban;
6e…(b) perubahan tingkat diskon berdasarkan harga pasar yang didefinisikan dlm PSAK 57 paragraf 47
6f…(termasuk perubahan nilai waktu dari uang dan risiko spesifik terhadap kewajiban); dan
6g…(c) peningkatan yang mencerminkan berlalunya waktu (unwinding of the discount).

7a.Perubahan pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban serupa, yang merupakan hasil perubahan estimasi saat…
7b…terjadinya atau  jumlah arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis yang…
7c…disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban, atau perubahan tingkat diskon. #PSAK

8.Jumlah yang dapat didepresiasi yang telah disesuaikan akan disusutkan selama masa manfaatnya.

9. Penghitungan diskon (unwinding of the discount) secara periodik harus diakui dalam laba atau rugi sebagai biaya keuangan saat terjadinya.

ISAK 7 “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus”

1.ISAK 7 (revisi 2009) mengadopsi SIC 12 Consolidation— Special Purpose Entities per 1 Januari 2009. #PSAK

2.ISAK 7 (2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus merevisi ISAK 7 (2004): Interpretasi atas Paragraf 5 dan 19 PSAK No.4 tentang
Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus.

3a.ISAK 7 ( 2009) dikeluarkan sbg akibat dikeluarkannya PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri…
3b…yang merevisi PSAK 4 (1994): Laporan Keuangan Konsolidasi.

4a.REFERENSI→(2009) PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri – PSAK 24 (2004): Imbalan Kerja –
4b.PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan – PSAK 53 (revisi 2009): Pembayaran Berbasis Saham

5a.REFERENSI→(2004) – Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan –
5b.PSAK 1 (1998): Penyajian Laporan Keuangan – PSAK 4 (1994): Laporan Keuangan Konsolidasi

6.RUANG LINGKUP→(2009) Tidak berlaku untuk: (i). Program imbalan pascakerja, (ii). Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

7.RUANG LINGKUP→(2009) Tidak berlaku untuk: (i).Program imbalan pasca kerja, (ii). Program kompensasi berbasis saham